01 Bisa Didiskualifikasi, Maruf Harusnya Teladani Etika Sandiaga Yang Lepas Jabatan Wagub DKI




  Ayo  Jalan Terus  – Legal Governance Specialist sekaligus Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Miko Kamal menyebut, ada beberapa hal yang menarik perhatian majelis hakim dalam gugatan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pengamatannya, setidaknya ada tiga hal. Pertama adalah posisi cawapres KH Maruf Amin yang tidak mengundurkan diri dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) bank syariah.

Dua hal lain yang dinilai menarik adalah harta kekayaan capres Joko Widodo yang disebut membengkak 13 miliar dalam 13 hari.

Kemudian adanya penyumbang fiktif kubu 01 dianggap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sama.

“Basis dari ketiga soal itu adalah kejujuran,” katanya.

Jika Pihak Terkait (Jokowi-Ma’ruf) tidak dapat mengemukakan dalil-dalil hukum serta bukti yang mematahkan argumen pihak Prabowo-Sandiaga, dengan alasan ketidakjujuran, MK bisa saja membuat preseden baru.

“Yaitu mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin sebagai pemenang Pilpres yang ditetapkan KPU dengan alasan hukum ketidakjujuran,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dalil dengan basis kejujuran yang disampaikan oleh tim hukum Prabowo-Sandi terkesan sederhana. Namun ia justru melihat dalil tersebut sangat fundamental.

“Kejujuran sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan pemilu,”

“Saking pentingnya, kita bersepakat menjadikan jujur sebagai alah satu asas pelaksanaan pemilu, selain asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil (Pasal 2 UU No. 7/2017),” tutur Miko.

Dari sisi governance, kejujuran dibahasakan dengan transparansi atau keterbukaan. Berdasarkan Pasal 3 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari praktik KKN.

Transparansi merupakan salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara, disamping asas-asas lainnya.

Yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Sebagai the guardian of constution dan the guardian of kedaulatan rakyat, jelasnya, Mahkamah bisa membuat putusan beyond the law yang telah dipraktikkan selama ini.

“Putusan diskualifikasi dalam 4 PHPU Pilkada adalah buktinya. Meskipun sebenarnya tidak ada tuntunan hukum bagi Mahkamah tentang diskualifikasi tersebut,”

“Saya masih percaya Mahkamah akan menggunakan segala kewenangan besar yang ada dalam genggaman mereka untuk membuat putusan yang adil,” tandasnya. (psid)

 Polemik jabatan Cawapres 01 Maruf Amin di dua anak usaha BUMN masih terus diperbincangkan khalayak ramai.

Publik terbagi menjadi dua, yaitu membela Maruf dan menentang. Pihak yang membela beralasan, anak usaha BUMN bukan bagian dari BUMN itu sendiri. Sehingga Maruf tidak perlu ketika maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Sementara pihak yang menentang, bersikeras menyebut anak usaha BUMN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari induk usahanya, BUMN itu sendiri. Sehingga, Maruf Amin seharusnya mundur dari jabatan DPS di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebelum resmi jadi Cawapres.

Teranyar, polemik ini dikomentari oleh Ekonom Senior Rizal Ramli. Ia bahkan dengan tegas menyebut jabatan Maruf di dua bank syariah itu masuk ke ranah etika yang tidak pantas dilakukan oleh sosok yang hendak menjadi orang nomor dua di republik ini.

Rizal Ramli mencontohkan apa yang dilakukannya setiap kali ditunjuk sebagai menteri atau menko, baik di era Presiden Abdurrahman Wahid maupun di era Presiden Joko Widodo.

Setiap kali ditunjuk sebagai menteri, Rizal Ramli selalu mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN dan di perusahaan swasta.

“Memang selain soal terlarang, ada soal etika yang tidak pantas,” ujar Rizal Ramli lewat akun Twitter miliknya.

“RR setiap  kali ditunjuk sebagai Menteri (Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Menko Maritim), melepaskan semua jabatan sebagai Preskom di BUMN maupun swasta,” sambungnya.

Pernyataan Rizal Ramli kemudian diamini oleh Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Ia membandingkan langkah Maruf dengan keputusan Cawapres 02 Sandiaga Uno yang rela melepas jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Demi etika, Pak Sandiaga Uno melepas jabatan Wagub, padahal tidak dilarang oleh Undang-Undang,” singkat Said Didu.

Sandiaga Uno diketahui menjadi pasangan Anies Baswedan saat Pilkada DKI tahun 2017 silam. Keduanya kemudian terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur setelah mengalahkan kandidat petahana saat itu.

Namun, jabatan sebagai Wakil Gubernur direlakan begitu saja oleh Sandiaga Uno. Ia melepas jabatan itu saat resmi ditunjuk untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Padahal, saat itu Sandi diperkenankan oleh Undang-Undang untuk mengambil cuti ketimbang mengundurkan diri.(kl/rmol)




https://www.ayojalanterus.com/2019/06/01-bisa-didiskualifikasi-maruf-harusnya.html

News Feed